Pengertian Kebijakan Anggaran/Kebijakan Fiskal

|
5.1. Pengertian Kebijakan Anggaran/Kebijakan Fiskal

• Kebijakan Fiskal: Segala kebijakan yang berkaitan dengan APBN baik penerimaan maupun pengeluaran.

Contoh: kebijakan perpajakan, kebijakan utang luar negeri dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah.

• Salah satu perangkat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Itu sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis dalam memengaruhi perekonomian dan mencapai sasaran pembangunan.

• Dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian terdapat tiga besaran pokok, yaitu:

(i) Dampak terhadap sektor riil (permintaan agregat). Yang tdd komponen konsumsi pemerintah. Sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya pemantapan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kontribusi terbesar dalam pembentukan konsumsi pemerintah berasal dari komponen belanja barang dan jasa oleh daerah dan komponen pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB). Dengan stimulus belanja barang dan jasa serta PMTB, maka perekonomian dapat dipacu lebih tinggi;

(ii) Dampak terhadap sektor moneter. Tetap ekspansifnya operasi fiscal pemerintah tersebut karena Pemerintah konsisten dengan upaya pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal secara terukur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah.

(iii) Dampak Neraca Pembayaran (Cadangan Devisa). Secara keseluruhan dampak operasi keuangan Pemerintah diperkirakan meningkatkan jumlah cadangan devisa nasional.

• Perlu dicatat, seperti juga yang terjadi di negara-negara lain, dewasa ini kebijakan fiskal masih sangat penting, namun perannya sebagai sumber pertumbuhan (source of growth) cenderung berkurang dibandingkan dengan peran sektor swasta yang memang diharapkan akan semakin meningkat. Dewasa ini dan di masa depan peran pemerintah lebih difokuskan sebagai regulator.

• Peran lain yang juga amat penting dari kebijakan fiskal adalah peran redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga menjadi penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.

• Di dalam peran strategis kebijakan fiskal, hal lain yang tak boleh dilupakan adalah proses politik anggaran yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara yang sedang dalam transisi menuju demokratisasi. Implikasinya, kebijakan fiskal direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses yang transparan, dan prosedur yang relatif panjang, dan harus melibatkan peran dan persetujuan berbagai pihak. Ini adalah konsekuensi logis dari peningkatan transparansi, demokratisasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kunci keberhasilan kebijakan fiskal akan sangat terletak pada pemahaman bersama akan pentingnya perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal yang akuntabel dari seluruh aparat yang terkait, dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan fiskal.

0 komentar:

Poskan Komentar